Perkembangan dunia Akuntansi pemerintahan Daerah kian menjadi fokus dalam pemerintahan Indonesia. Peraturan perundang-undangan mengenai Akuntansi Sektor Publik (ASP) juga telah disyahkan oleh pemerintah. Namun pada pelaksanaannya sendiri, akuntansi pemerintahan belum dapat di laksanakan secara maksimal. Khususnya pada proses pembuatan laporan keuangan. Aset yang dimiliki setiap instansi pemerintah hendaknya mendapat perlakuan akuntansi yang tepat, terutama untuk Aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud memiliki peranan yang penting tidak hanya dalam kegiatan suatu perusahaan komersil, tetapi juga dalam kegiatan instansi pemerintah. Penulis mengambil judul "PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP BERWUJUD KENDARAAN (DUMP TRUCK) PADA DINAS PASAR KABUPATEN SIDOARJO", bertujuan untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan teori serta aplikasi akuntansi sektor publik dalam lingkup kerja instansi pemerintah, khususnya mengenai cara perolehan aktiva tetap berwujud kendaraan pengangkut sampah (dump truck), serta pencatatan yang diterapkan oleh unit pembukuannya. Penulis mendapat data bahwa pengadaan aktiva tetap berwujud kendaraan ((dump truck) serta biaya-biaya perbaikan yang digunakan instansi selama penggunaan aktiva tersebut, diperoleh dari pemerintah daerah berupa anggaran belanja. Penulis juga melakukan studi lapangan berupa pengambilan data melalui wawancara. Dalam proses penelitian tersebut, penulis mengambil data bahwa Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo memiliki satu unit dump truck yang digunakan untuk mengangkut sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) pasar porong menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian tersebut, bahwa Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo memperoleh aktiva tetap melalui pelelangan umum, serta mendapat anggaran dari pemerintahan daerah untuk biaya-biaya perbaikan seperti servis mesin kendaraan, ganti ban. Saran yang penulis berikan yaitu agar menerapkan pencatatan akuntansi secara tepat khususnya dalam penyusunan laporan keuangan dan perhitungan biaya-biaya perbaikan sebagai biaya penyusutan disertai dengan metode penyusutan yang sesuai.