Instrumen pokok dalam kebijakan fiskal ada dua, yakni perpajakan (tax policy) dan pengeluaran (expenditure policy). penggunaan dua komponen utama tersebut menjadikan kebijakan fiskal mampu menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengaruh penerimaan dan pengeluaran negara terhadap kondisi perekonomian, tingkat pengangguran, dan inflasi. Dalam konteks perencanaan pembangunan ekonomi, rancangan kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk pengembangan aspek ekonomi (seperti pendapatan per kapital, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan stabilisasi ekonomi, tetapi juga peningkatan aspek sosial, seperti pemerataan, pendidikan, dan kesehatan. Hal itu ditunjang dengan menerapkan aspek-aspek kebijakan fiskal seperti perpajakan, bea cukai, desentralisasi, utang dan aset negara. Pengalaman selama ini, merancang dan melaksanakan kebijakan fiskal tidaklah mudah. Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan elit birokrasi yang ulet dalam menjalin komunikasi untuk mengatasi besarnya ego sektoral. Selain itu, juga dibutuhkan birokrat yang berwawasan luas untuk mengantisipasi gejolak perekonomian dunia yang semakin dinamis. Profesionalisme jajaran birokrat juga perlu ditingkatkan agar dapat segera menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan bagi pelaksanaan kebijakan fiskal dan sinerginya dengan kebijakan-kebijakan di bidang lain. Masalah ego sektoral, kemampuan komunikasi, dan kondisi infrastruktur instrumen kebijakan merupakan tiga persoalan pokok yang menghambat koordinasi dan sinergi kebijakan ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai modal pengetahuan dasar, keberadaan bahan bacaan tentang kebijakan fiskal semacam ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan membuka kesempatan untuk memahami lebih dalam serta mengambil pelajaran penting bagi perumusan kebijakan fiskal dimasa mendatang.